Minggu, 24 Februari 2008

Sabtu, 02 Februari 2008

MANTAN PRESIDEN RI

Sengaja saya posting artikel ini berjarak dengan hari kepergiannya. Sebagai orang yang tidak mengibarkan bendera setengah tiang saya punya cara tersendiri dalam memandang sosok pemimpin Orde Baru ini. Tidak ikut ikutan menghujat sudah cukup buat saya.

Pak Harto tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai pribadi seorang tua renta berusia 86 tahun yang baru saja tutup usia tapi haruslah dipandang sebagai sosok pencipta sistem dan pembawa nilai yang masih berperan penting dalam sendi sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Segala hormat puja dan puji di media cetak maupun elektronik kiranya ditujukan kepada sosok Pak Harto sebagai seorang pribadi yang mengagumkan. Tapi semua itu membawa implikasi yang luas ditengah masyarakat.

Seandainya semua nilai nilai yang pernah beliau tanamkan pada bangsa ini ikut mati bersamanya maka pemberitaan penuh simpati dibanyak media itu tak akan menjadi persoalan.

Presiden SoehartoKini dengan gencarnya simpati dimedia masa mengangkat kembali romantisme masa masa Orde Baru dimana stabilitas nasional terjaga, ekonomi yang baik, pembangunan nasional berkesinambungan dan martabat bangsa dimata asing terpelihara.

Semua itu bisa dengan mudah dikenang oleh rakyat mengingat kondisi rakyat sekarang ini yang sedang didera oleh kesulitan multidimensi, mirip seperti kondisi Pak Harto yang wafat akibat kegagalan fungsi multiorgan.

Lalu apa salahnya? Dimana bahayanya?

Untuk menjawab pertanyaan sederhana diatas saya ingin terlebih dahulu mengulas sekilas apa yang dilakukan oleh Pak Harto dimasa Orde Baru.

***

Sebuah pandangan yang mengatakan bahwa pembangunan nasional hanya bisa dilakukan bila stabilitas nasional terjaga, lahir akibat dari tak tersentuhnya pembangunan dimasa pemerintah Orde Lama.

Revolusi yang menjadi paradigma Orde Lama berkutat lebih banyak pada masalah politik yang membuat stabilitas nasional terganggu. Dimata Pak Harto pembangunan ekonomi haruslah segera dilakukan sebagai prioritas utama.

Stabilitas nasional yang diusahakan Pak Harto ditempuh dalam pengawalan militer dengan menggunakan Dwi Fungsi ABRI sebagai instrumen. Pembangunan menjadi paradigma Orde Baru, tampil sama sekali menggantikan paradigma Orde Lama.

Orde Lama ditutup dengan segel berdarah 500 juta lebih rakyat yang dituduh sebagai anggota PKI, partai terlarang yang dianggap manifestasi Orde Lama. Dengan pandangan baru dan harapan yang menggebu gebu akan kemakmuran, semua orang pada masa itu menggantungkan harapan begitu saja pada Orde Baru.

Hingga peristiwa demi peristiwa yang dimulai sejak peristiwa Malari 1974 beberapa kalangan (termasuk penggagas Orde Baru itu sendiri) mulai menyadari bahwa stabilitas nasional yang dimaksud sebagai prasyarat pembangunan memiliki harga yang sangat mahal yang harus dibayar.

Berbekal stabilitas itu pembangunan digelindingkan dan membawa hasil yang signifikan. Cukup untuk menghibur rakyat yang lapar sejak kemerdekaan diraih tahun 45.

Minyak dan Gas Bumi menjadi tumpuan utama pembiayaan pembangunan. Dengan dalih menambah akselerasi pembangunan, Pertamina dibawah pimpinan Ibnu Sutowo meminjam uang dari lembaga keuangan asing sebesar 10 milyar dollar. Inilah kali pertama Indonesia berhutang luar negeri dalam jumlah besar.

Hutang demi hutang dibuat, tidak hanya negara, sektor swastapun ikut ikutan berhutang dengan menjual potensi ekonomi Indonesia yang kian tumbuh pesat karena pembangunan.

Pembangunan memang berjalan dan berkembang tapi seiring dengan itu hutang juga berkembang. Layaknya sebuah bangunan ekonomi sebuah negara harus memiliki dasar yang kuat. Dasar yang dipakai oleh Pak Harto untuk membangun adalah hutang luar negeri.

Tapi beliau melakukannya dengan baik sekali. Teratur dan terencana. Banyak hal yang bisa diraih diberbagai bidang dengan keteraturan ini. Pendidikan, kesehatan, pangan, ketenteraman, prestasi olahraga di berbagai event (SEA Games & Asian Games), keluarga berencana, kedaulatan wilayah dan bahkan wibawa bangsa dimata asing.

Hanya saja konsep kekuasaan Jawa yang beliau terapkan dalam pemerintahan tidak memungkinkan kalangan yang berada diluar lingkaran-dalam untuk bisa mengembangkan diri.

Konsep kekuasaan ini harus dimengerti oleh pihak pihak yang ingin berkembang. Pemahaman atas konsep ini akhirnya ditransfer ke masyarakat luas yang oleh karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama maka telah diadopsi dari hanya sekedar pemahaman konsep menjadi nilai nilai.

Nilai bahwa kritik itu tak sopan dan tak perlu, nilai bahwa nepotisme itu lumrah, nilai bahwa kolusi itu cerdas, nilai bahwa korupsi itu wajar dan menyenangkan, nilai bahwa kekerasan itu adalah solusi.

Semua nilai nilai itu mengiringi pembangunan dan dicerna sebagai hasil dari nilai nilai itu. Kalau tidak mengamalkan nilai nilai itu maka pembangunan tak akan berhasil. Saking pentingnya nilai nilai itu maka dipertontonkan dalam bentuk simbol simbol seperti Pendopo Gubernuran atau Kabupaten, masjid berkubah Joglo, dan masih banyak lagi. Terjadi imitasi konsep kekuasaan hingga ke daerah daerah. Singkatnya Jawanisasi.

Nilai nilai ini menjadi seolah olah kekal karena telah diadopsi sebagai budaya. Dalam banyak proyek pemerintah kalau tak menyetor uang pada pejabat maka jangan harap tender dimenangkan. Bahkan dalam perusahaan swasta, budaya itu juga berkembang.

Untuk bisa kebagian jatah pembangunan maka harus mengikuti budaya yang berlaku. Itulah harga yang harus dibayar untuk pembangunan versi Pak Harto.

***

Menanggapi soal hutang luar negeri yang menggunung itu Pak Harto melontarkan teori bahwa hasil pembangunan berupa BUMN BUMN bila dijual akan mampu melunasi semua hutang hutang luar negeri Indonesia.

Segala macam peringatan akan rapuhnya fondasi ekonomi yang dibangun Pak Harto dianggap angin lalu. Bahkan oleh ulah cecunguk cecunguk yang hanya mau mencari keuntungan pribadi dengan segala status dan reputasinya memberi pembenaran atas segala keputusan dan kebijakan Pak Harto.

Dalam iklim ekonomi seperti ini konglomerasi tak terbendung. Terutama oleh kalangan terdekat yaitu kroni dan keluarganya. Konglomerasi sebagai manifestasi Orde Baru dianggap hal wajar dan sehat sehat saja.

Sampai akhirnya krisis moneter melanda akhir tahun 97. Badai krisis ini dengan mudah merobohkan pilar perekonomian dan mengubah krisis moneter menjadi krisis ekonomi.

Nilai hutang luar negeri membengkak, menyusul anjloknya harga jual BUMN BUMN yang teorinya cukup untuk membayar hutang. Krisis ekonomi terus berlanjut menjadi krisis sosial, politik dan hingga kini krisis nilai budaya.

Krisis ini melanda tidak hanya Indonesia tapi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi mereka beragam dan tidak sedikit pula yang mengalami ambruknya perekonomian seperti Malaysia, Thailand dan Filipina.

Mereka mati matian bangkit dari krisis seperti halnya Indonesia. Presiden Indonesia naik dan turun silih berganti tak menunjukan hasil yang benar benar menggembirakan. Tanya kenapa?

Kini negara negara tetangga tersebut sudah keluar jauh jauh hari dari krisis tapi Indonesia nampaknya masih terus berkubang didalamnya bahkan ada gejala semakin terperosok. Tanya kenapa?

Menurut Agus Pambagio seorang pengamat ekonomi publik gejala ini bisa dilihat dari naiknya harga sembako sejak awal tahun dengan kenaikan yang tak pernah diperkirakan sebelumnya.

Ditengah tengah kekhawatiran akan semakin terperosoknya ekonomi rakyat ini Pak Harto pergi meninggalkan nilai nilai yang dulu disemainya dan kini terus hidup subur. Nilai nilai inilah yang paling bertanggung jawab dengan ketidak mampuan bangsa Indonesia bangkit dari krisis. Terjawab sudah kenapa.

***

DemonstrasiReformasi mampu menurunkan Pak Harto, tapi nilai nilai yang sudah menjadi budaya itu tetap hidup. Ketika masih berkuasa Pak Harto sebagai the-god-father Orde Baru memiliki kontrol atas nilai nilai itu. Tapi begitu beliau lengser maka kendali itu tak ada lagi.

Indikasinya adalah kasus korupsi semakin terang terangan, kekerasan merajalela, mafia peradilan bahkan sampai pada tingkat Mahmakah Agung. Jaman Pak Harto memang ada korupsi tapi tak separah ini. Jaman Pak Harto memang ada kolusi tapi tak sampai tingkat lembaga tinggi negara.

Semua praktik nilai nilai Orde Baru jaman Pak Harto ditingkat lembaga tinggi negara selalu dalam kendali dan skenario Pak Harto. Kini itu tak terkendali lagi. Merebak ke segala tingkat dan aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Betapapun Reformasi menanggulanginya dengan berbagai penataan ulang tata negara tapi tetap sulit sekali mengatasi praktik atas nilai nilai Orde Baru itu.

Nilai nilai itu tetap hidup dan menjadi bahaya laten. Bagaikan bakteri yang membuat koloni pada seonggok daging busuk. Terus tumbuh dengan subur justru ketika induk semangnya semakin membusuk.

Semua orang mengutuk Orde Baru dan Pak Harto tapi nilai nilainya tetap dipakai. Bahkan oleh pengusung utamanya yakni Golkar ikut nimbrung mengutuk nilai itu dengan membawa citra baru yaitu “Golkar dengan Paradigma Baru”.

Tapi apa yang pertontonkan belakangan ini oleh para petinggi Golkar memperlihatkan bahwa nilai itu masih diusung. Pak Harto ingin dimaafkan begitu saja tanpa peradilan.

Sekarang bahaya laten itu semakin nyata dikomunikasikan lewat media elektronik dengan pemberitaan pemakaman Pak Harto dengan mengangkat romantisme jaman Pak Harto secara berlebihan.

Seolah olah ingin mengatakan bahwa keadaan morat marit sekarang akibat gerakan Reformasi dan Orde Baru tidak bertanggung jawab atas semua keruwetannya. Terbukti dari hasil wawancara di televisi yang mengangkat kesan masyarakat betapa keadaan dulu lebih baik dari sekarang dan kalau bisa balik lagi keadaan seperti dulu.

Bisa saja kita mengiyakan kesan itu sebagai kerinduan akan keadaan ekonomi semata yang sebenarnya semu karena dibangun diatas hutang. Tapi kesan kesan seperti ini sangat penting dalam komunikasi politik.

Efendi Gazali seorang pakar ilmu komunikasi politik mengatakan bahwa fenomena ini bisa dijadikan momentum bagi kekuatan politik tertentu untuk menggiring opini dan akhirnya dukungan.

Walaupun Prof Kacung Marijan seorang pakar ilmu politik meragukan akan hal itu tapi perkembangannya menghawatirkan karena kesan kesan romantisme Pak Harto seperti itu terus saja ditampilkan ke publik lewat berbagai acara di televisi bahkan sampai acara infotainment yang menjadi tontonan favorit ibu ibu.

Hentikan semua itu karena itu berbahaya. Membuai rakyat yang susah, lapar dan amnesia dengan romantisme semu masa lalu. Pembangunan berbasis hutang terbukti rapuh dan nilai nilai Orde Baru adalah bahaya laten karena menjerumuskan bangsa pada budaya nista KKN.

Tiap tiap pemimpin punya sistemnya sendiri sendiri. Sistem Orde Baru hanya berlaku pada jaman Pak Harto. Dan ia telah menyelesaikan tugas sejarahnya selama 32 tahun berkuasa. Kini tinggalkan semua nilai, sistem dan budaya itu.

Kita perlu stamina ekonomi yang kuat untuk mengarungi badai yang akan datang sebentar lagi. Badai krisis ekonomi dunia yang sudah mulai dirasakan oleh Amerika Serikat. Banyak pengamat ekonomi melihat indikasi akan hal itu dari menurunnya secara drastis pendapatan restoran cepat saji Mac Donald yang sangat digemari di AS.

Di dalam negeri sendiri kenaikan harga sembako yang tak terprediksi oleh para pengamat ekonomi menurut saya mengerikan, mengingat sebentar lagi akan ada pemilu yang sangat berkepentingan dengan politisasi keadaan. Bahkan menurut ekonom Faisal Basri, untuk pertama kali dalam sejarah APBN yang baru diumumkan satu bulan oleh pemerintah sudah akan direvisi.

Rakyat didesa desa yang tidak menyadari bahwa kesulitan sekarang ini adalah akibat dari akumulasi praktik nilai nilai Orde Baru akan dengan mudah dikelabui dengan mendramatisasi kesulitan hidup dan mengiming-ngimingi kemakmuran jaman Pak Harto. Janji janji manis akan diumbar dengan menggunakan simbol simbol Pak Harto dan ajakan kembali ke sistem Pak Harto.

Hentikan.. sekali lagi hentikan pemberitaan romantisme semu itu…